Kampanye ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan oleh MK berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas konstitusi. Ini juga menunjukkan tingkat kepedulian dan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap isu-isu hukum gunung388 dan konstitusi yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Peringatan “Darurat Garuda Biru”
Peringatan “Darurat Garuda Biru” yang menjadi tren di media sosial bisa dikaitkan dengan berbagai isu penting yang dihadapi oleh pendidikan, khususnya dalam konteks kebijakan dan perubahan yang diusulkan atau diterapkan oleh pemerintah. “Garuda Biru” sering kali dikaitkan dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang memiliki identitas dan lambang berupa Garuda Biru. Meskipun begitu, tren ini tidak hanya terbatas pada komunitas UNJ, melainkan menyebar luas sebagai simbol perjuangan untuk pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Tren ini muncul sebagai bentuk kritik atau peringatan terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap merugikan atau diskriminatif, seperti isu kenaikan biaya pendidikan, perubahan kurikulum yang kontroversial, atau pembatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Masyarakat menggunakan peringatan “Darurat Garuda Biru” sebagai panggilan untuk bersatu dan bergerak bersama mengawasi dan memastikan kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah tidak merugikan masyarakat, khususnya generasi muda.
Makna dan Implikasi
Kedua tren ini, baik #KawalPutusanMK maupun peringatan “Darurat Garuda Biru”, mencerminkan semangat kritisisme dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif dalam menghadapi isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, melainkan berani berbicara dan mengambil tindakan.